Suara Online, Semarang – Penggalangan dana masyarakat yang bergerak cepat untuk korban bencana Sumatera dinilai lebih efisien dibanding proses pemerintah yang penuh administrasi.
Informasi dari Portal Semarang menunjukkan banyak warga sipil, influencer, hingga komunitas langsung membuka donasi tanpa menunggu instruksi resmi.
Pernyataan Mensos Saifullah Yusuf di Kompas TV mengenai ancaman denda dan kurungan untuk penggalangan dana tanpa izin memicu gelombang kritik. Banyak netizen merasa langkah tersebut tidak sejalan dengan realita lapangan.
Komentar seperti “Kalau nunggu izin, warga keburu mati kedinginan” dan “Pemerintah lamban, masyarakat yang kerja” mendominasi medsos. Beberapa bahkan melontarkan kritik pedas soal kemungkinan “penyisihan dana” oleh oknum pemerintah.
Gus Ipul menjelaskan izin menyusul bisa dilakukan, dan pemerintah tidak melarang inisiatif cepat masyarakat selama tetap ada laporan pertanggungjawaban. Ia juga mencontohkan sistem yang dijalankan Mas Rama sebagai inisiatif yang benar.
Pengamat menyebut bahwa fenomena ini membuktikan masyarakat lebih percaya pada gerakan publik daripada mekanisme resmi pemerintah.
Baca Juga : Mensos Ungkap Alasan Pentingnya Izin, Publik Menilai Transparansi Tak Boleh Menghambat Aksi Kemanusiaan
