Suara Online – Setiap tahun, terutama saat musim hujan, kita seolah menonton drama yang sama berulang-ulang. Jalanan tergenang, rumah terendam, aktivitas lumpuh, lalu muncul kalimat klasik: “banjir lagi, banjir lagi.”
Saking seringnya terjadi, banjir di Indonesia seperti sudah naik level dari bencana menjadi tradisi tahunan.
Masyarakat sudah muak. Setiap kali banjir datang, amarah publik langsung meledak. Media sosial penuh keluhan, saling menyalahkan, dan mencari siapa yang paling pantas dijadikan kambing hitam.
Pertanyaannya, sebenarnya siapa pihak yang paling dominan disalahkan dalam masalah banjir ini?
Pihak pertama yang hampir selalu menjadi sasaran adalah pemerintah. Baik pemerintah pusat maupun daerah dianggap paling bertanggung jawab.
Wajar saja, karena mereka yang memegang kebijakan tata kota, pembangunan drainase, hingga pengelolaan sungai.
Ketika banjir datang, masyarakat langsung menuding: pemerintah tidak becus, program tidak jalan, anggaran tidak jelas. Semua kesalahan seolah diarahkan ke satu titik yang sama.
Namun di sisi lain, masyarakat sendiri juga tidak bisa lepas tangan. Banyak warga yang masih bandel membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai dan selokan.
Saluran air mampet, sungai menyempit, lalu saat hujan deras air meluap ke mana-mana.
Ironisnya, orang yang sama sering ikut marah-marah ketika banjir melanda rumahnya. Seolah lupa bahwa sebagian masalah itu lahir dari kebiasaan mereka sendiri.
Selain pemerintah dan masyarakat, ada juga pihak swasta yang sering ikut disalahkan.
Pengembang perumahan dan proyek-proyek besar dianggap memperparah banjir karena mengubah lahan hijau menjadi beton.
Resapan air berkurang, daerah tangkapan air hilang, akhirnya banjir semakin mudah terjadi.
Belum lagi banyak bangunan yang berdiri di bantaran sungai tanpa izin jelas. Sungai makin sempit, aliran air terganggu, dan bencana tinggal menunggu waktu.
Para ahli tata kota juga sering ikut disorot. Perencanaan wilayah yang buruk, pembangunan yang tidak memikirkan dampak jangka panjang, hingga kurangnya sistem mitigasi dianggap menjadi akar persoalan. Kota-kota besar tumbuh terlalu cepat tanpa kesiapan infrastruktur yang memadai.
Akhirnya, setiap hujan deras sedikit saja, langsung berubah jadi genangan besar.
Media juga kadang tidak luput dari kritik. Setiap banjir terjadi, pemberitaan lebih fokus mencari sensasi daripada solusi.
Perdebatan politik lebih ramai daripada edukasi kepada masyarakat tentang cara mencegah banjir.
Semua sibuk menyalahkan, tetapi jarang yang benar-benar mau memperbaiki. Lalu siapa yang sebenarnya paling dominan disalahkan?
Jawabannya justru semua pihak.
Pemerintah memang punya tanggung jawab besar, tetapi tanpa kesadaran masyarakat, program apa pun akan sulit berhasil.
Masyarakat punya peran penting, tetapi tanpa kebijakan dan infrastruktur yang baik, perubahan juga tidak akan maksimal.
Pihak swasta perlu diatur, tetapi aturan hanya efektif jika ditegakkan dengan serius.
Masalah banjir bukan urusan satu kelompok saja. Ini adalah kesalahan kolektif yang terus dibiarkan berulang.
Selama budaya saling menyalahkan lebih dominan daripada budaya memperbaiki, banjir akan tetap menjadi “tradisi” tahunan.
Kita akan terus muak, terus marah, tetapi tetap terjebak dalam lingkaran masalah yang sama.
Mungkin yang perlu diubah bukan hanya saluran air atau drainase kota, tetapi juga pola pikir kita semua.
Karena banjir tidak akan selesai hanya dengan menyalahkan. Banjir baru akan benar-benar hilang ketika semua pihak mau merasa bertanggung jawab.
Baca Juga : Kenapa Masyarakat Indonesia Masih Bandel Buang Sampah Sembarangan?
