Suaraonline.com – Di Indonesia, sering kali publik figur yang bermasalah justru namanya semakin melejit. Semua orang membicarakannya hingga banjir job desk. Alih-alih meredup, mereka malah semakin bersinar, semakin banyak diundang ke podcast ternama, hingga menjadi buruan semua portal hiburan seantero Indonesia.
Culture cancel yang seharusnya diterapkan pada publik figur seolah kehilangan taringnya. Kondisi ini sangat berbeda dengan negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan yang dikenal ketat dalam menerapkan culture cancel terhadap publik figur bermasalah.
Penerapan culture cancel di negara-negara tersebut berhasil dilaksanakan karena adanya dukungan bersama, mulai dari brand hingga masyarakat. Dampak positifnya, publik figur menjadi lebih sadar untuk menjaga diri dari masalah agar tidak menjadi contoh buruk bagi masyarakat. Dengan begitu, mereka yang tampil di ruang publik adalah orang-orang yang dapat memberikan teladan yang baik.
Gagalnya penerapan culture cancel di Indonesia terlihat seolah menjadi hal biasa dan tidak memberikan dampak apa pun. Sayangnya, fenomena publik figur atau orang biasa yang terkenal karena kontroversi justru membuat masyarakat berpikir bahwa untuk meraih ketenaran, cukup dengan membuat masalah.
Masalah seakan digunakan sebagai alat lompat menuju dunia hiburan. Akibatnya, orang-orang dengan bakat luar biasa kalah saing. Dunia hiburan dipenuhi publik figur bermasalah yang sama sekali tidak dapat menjadi contoh baik bagi masyarakat.
Namun, tidak adil rasanya jika kita hanya menyalahkan media yang “lebih tertarik” menyoroti orang-orang bermasalah dibandingkan atlet berprestasi, anak Indonesia berbakat, atau generasi muda berkualitas. Faktanya, kondisi ini juga disebabkan oleh sumber daya manusia Indonesia yang lebih menyukai sensasi daripada prestasi.
Tidak dapat dimungkiri, media bergerak untuk memuaskan masyarakat, dan masyarakat Indonesia merasa puas dengan hal-hal tidak berbobot, seperti perselingkuhan artis, masalah rumah tangga artis, dan sejenisnya.
Selain itu, kebiasaan masyarakat Indonesia yang terlalu “mudah” memaafkan menjadi salah satu celah terbesar yang sering dimanfaatkan publik figur bermasalah. Setelah membuat masalah dan memberi contoh buruk bagi masyarakat, mereka hanya perlu sedikit mencuci citra agar semua persoalan yang mereka buat seolah lenyap seketika.
“Namanya juga manusia, wajar kalau berbuat salah,” begitu kira-kira pembelaan yang sering muncul saat publik figur berhasil mencuci citra mereka. Memang benar, sikap memaafkan itu diperlukan. Namun, mirisnya, jika pola ini terus diterapkan pada publik figur, masyarakat justru menormalisasi kesalahan yang mereka lakukan. Akibatnya, masyarakat terus disuguhi hal-hal yang tidak baik, yang tentu akan berdampak panjang.
Lebih jauh, kegagalan culture cancel di Indonesia juga menunjukkan belum adanya kesepakatan moral bersama tentang batas kesalahan publik figur. Mana yang dianggap sekadar kekhilafan, dan mana yang seharusnya berdampak serius terhadap karier mereka, sering kali menjadi kabur.
Akibatnya, standar etika publik figur menjadi sangat rendah dan relatif. Selama masih bisa menghibur, selama masih mendatangkan klik dan penonton, kesalahan apa pun terasa bisa dinegosiasikan.
Kondisi ini berbahaya karena pelan-pelan membentuk pola pikir masyarakat bahwa popularitas lebih penting daripada integritas, dan bahwa konsekuensi bukanlah hal yang wajib dihadapi oleh mereka yang sudah terkenal.
Pada akhirnya, ketidakmampuan masyarakat Indonesia menerapkan culture cancel disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia dan penerapan media yang tidak ketat. Kondisi ini menjadi celah bagi publik figur bermasalah untuk terus tampil di ruang publik. Culture cancel baru akan berhasil diterapkan jika masyarakat mulai memahami pentingnya citra dan keteladanan seorang publik figur.
Baca Juga: Tak Seindah Layar Kaca, Ini 10 Sesi Gelap Korea Selatan
Penulis: Annisa Adelina Sumadillah.
