Semarang- Dalam forum Round Table RMOL Jateng ke-13 yang digelar di Semarang, isu pengelolaan anggaran kembali menjadi sorotan utama Perwakilan dari Komunitas Riset Pusat Informasi Semarang, Ilham, mengungkapkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki tantangan besar dari sisi pembiayaan yang patut diwaspadai.
Menurut Ilham, implementasi MBG membawa konsekuensi terhadap beban anggaran pendidikan yang cukup signifikan. Ia menjelaskan bahwa dalam kajian komunitasnya, terdapat pengalihan anggaran pendidikan ke intervensi gizi hingga mencapai sekitar 44 persen.
Kondisi ini dinilai dapat berdampak pada penurunan kualitas pembiayaan di sektor pendidikan, terutama dalam hal peningkatan mutu guru, fasilitas belajar, dan kegiatan pembinaan siswa.
Ilham menilai bahwa kebijakan MBG sejatinya memiliki niat baik untuk meningkatkan gizi anak sekolah. Namun, tanpa perencanaan dan pengawasan anggaran yang matang, kebijakan ini bisa menimbulkan efek berantai terhadap program pendidikan yang sudah berjalan.
“Program ini baik, tapi perlu penyesuaian agar tidak menggeser prioritas utama di sektor pendidikan,” ujarnya dalam forum tersebut.
Beban Anggaran Jadi Isu Serius
Diskusi yang berlangsung di forum tersebut menyoroti bagaimana pemerintah pusat maupun daerah perlu menyiapkan strategi keuangan yang lebih berimbang. Ilham menegaskan bahwa jika porsi anggaran pendidikan terus tergerus oleh intervensi gizi, maka risiko stagnasi kualitas pendidikan akan semakin besar.
Dalam konteks ini, transparansi menjadi hal krusial, sebab masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana publik dikelola untuk dua sektor penting: pendidikan dan kesehatan gizi. Isu ini menjadi menarik karena program MBG merupakan salah satu kebijakan unggulan pemerintahan baru.
Namun, sejumlah kalangan menilai bahwa pelaksanaannya masih memerlukan dasar perencanaan keuangan yang kuat agar tidak membebani pos anggaran lainnya. Ilham menambahkan, pengawasan publik dan mekanisme audit terbuka harus menjadi bagian dari sistem pelaksanaan MBG di seluruh daerah.
Pentingnya Transparansi dan Evaluasi
Komunitas Riset Pusat Informasi Semarang melihat perlunya pemerintah membuat mekanisme evaluasi rutin terhadap penggunaan dana MBG.
Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan sesuai sasaran dan tidak mengorbankan program prioritas pendidikan lainnya.
Menurut Ilham, pelibatan masyarakat dan lembaga independen juga penting dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan di lapangan.
Selain persoalan anggaran, forum juga membahas efektivitas distribusi dan kesiapan lembaga pendidikan dalam menjalankan program makan bergizi.
Beberapa peserta menilai, sebelum memperluas program, pemerintah perlu memastikan bahwa sistem administrasi, logistik, dan pelaporan keuangannya berjalan baik dan akuntabel.
RMOL Jateng Buka Ruang Diskusi Publik
Round Table RMOL Jateng sendiri merupakan agenda rutin yang digelar untuk membuka ruang diskusi publik atas isu-isu kebijakan aktual.
Pada seri ke-13 ini, tema “Makan Bergizi Gratis” dipilih karena dinilai menjadi salah satu program paling disorot dalam masa awal pemerintahan baru.
Melalui forum ini, RMOL Jateng berupaya menghadirkan berbagai perspektif dari akademisi, komunitas riset, dan masyarakat untuk memberi masukan konstruktif terhadap kebijakan pemerintah.
Diskusi berlangsung dalam suasana terbuka, di mana setiap peserta diberi ruang menyampaikan pandangan dan hasil pengamatannya terhadap pelaksanaan program MBG di lapangan.
Kegiatan ini juga menegaskan peran RMOL Jateng sebagai media yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga berfungsi sebagai wadah refleksi publik atas kebijakan pemerintah.
Dari jalannya diskusi, tampak bahwa tantangan utama program MBG bukan hanya soal teknis pelaksanaan, tetapi juga bagaimana menjaga keseimbangan anggaran pendidikan dan intervensi gizi.
Isu pengalihan anggaran sebesar 44 persen menjadi catatan penting yang perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan transparan, partisipatif, dan berbasis data.
Melalui forum ini, diharapkan pemerintah dan masyarakat dapat bersama-sama memastikan bahwa setiap kebijakan publik tidak hanya berjalan di atas niat baik, tetapi juga berpijak pada tata kelola yang adil dan berkelanjutan.
Baca Juga : RMOL Jateng Buka Ruang Diskusi Kritis Soal Isu Kontroversial Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
